RiekeNews.com, Banyumas — Gencarnya pembangunan saluran irigasi tersier bantuan INPRES yang dikerjakan BBWS Serayu Opak di Kabupaten Banyumas dan Cilacap dinilai masih membutuhkan penyelarasan lintas pihak. Sejumlah pemangku kepentingan menilai koordinasi antara BBWS, pelaksana proyek, pemerintah desa, dan PSDA Provinsi Jawa Tengah/Korpokla Serayu Hilir—selaku pengelola saluran induk dan sekunder—krusial untuk menentukan titik pengambilan air menuju jaringan tersier.
Sosialisasi Dinilai Belum Melibatkan PSDA
Pekerjaan saluran tersier saat ini merupakan program bantuan kepada kelompok tani yang dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual. Namun, pada beberapa sesi sosialisasi ke warga tani, pelaksana proyek disebut tidak melibatkan PSDA. Akibatnya, ketika konstruksi berjalan, muncul perbedaan persepsi mengenai lokasi pengambilan air dari saluran induk/sekunder ke tersier.
Kasus serupa disorot di Kecamatan Kemranjen, Banyumas. Pengambilan air untuk jaringan tersier dilakukan langsung dari saluran sekunder tanpa melalui pintu air yang dikelola Korpokla Serayu Hilir. Pola ini dikhawatirkan memicu masalah pembagian air ke sawah-sawah di wilayah hilir.
Risiko Teknis: Pendangkalan Saat Hujan, Kekeringan Saat Kemarau
Praktik pengambilan air tersier tanpa pintu berpotensi menimbulkan dua risiko:
- Musim hujan: elevasi air sawah bisa lebih tinggi dari saluran; arus balik ke jaringan sekunder/induk mengangkut lumpur ke saluran irigasi dan memicu pendangkalan.
- Musim kemarau: debit di hulu terserap lebih dulu, membuat wilayah hilir berpotensi tidak kebagian air.
Karena itu, penentuan skema pengambilan—lengkap dengan pintu air dan tata kelola buka-tutup—dianggap wajib dirumuskan bersama pengelola saluran sekunder/induk.
Pernyataan Korpokla Serayu Hilir
Ketua Korpokla Serayu Hilir PSDA Serayu Citanduy Jawa Tengah, Sugeng Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menerima undangan pada agenda sosialisasi pembangunan saluran tersier yang sumber airnya diambil dari sekunder maupun induk. “Kami tidak dilibatkan dalam pertemuan sosialisasi yang sedang berjalan,” ujarnya di Desa Sikanco, Nusawungu, Cilacap.
Ajakan Koordinasi Lintas Lembaga
Para pemangku kepentingan mendorong koordinasi sejak tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan fisik, hingga operasi pembagian air saat musim tanam dan panen. Tujuannya agar manfaat proyek INPRES tepat sasaran, jaringan induk–sekunder–tersier bekerja sinergis, serta layanan air irigasi adil dari hulu sampai hilir.
Rangkuman Inti
- Proyek irigasi tersier INPRES di Banyumas–Cilacap perlu sinkronisasi BBWS–PSDA–desa–pelaksana.
- Keterlibatan PSDA pada sosialisasi dinilai belum optimal.
- Risiko teknis: pendangkalan (musim hujan) dan ketidakmerataan pasokan (musim kemarau).
- Solusi: penetapan titik ambil air melalui pintu dan tata kelola yang disepakati bersama.
